Pupuu: 2012

Perang Dunia II di front Asia-Fasifik

A. Awal mula terjadinya Perang Dunia ke-II

Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PD II) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawananm, Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personel.

Dalam keadaan perang total pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk memenangkan perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Umumnya dapat dikatakan bahwa perang dimulai pada saat Jerman mengambil alih dan menguasai Polandia pada tanggal 1 September 1939. Perang Dunia ke-II terjadi di lima tempat didunia, yaitu di kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tenggara, Afrika, dan Asia Fasifik.

B. Perang Dunia ke-II di kawasan Asia Fasifik

Perang Pasifik atau Perang Asia Pasifik, atau yang dikenal di Jepang dengan sebutan Perang Asia Timur Raya (Greater East Asia War (大東亜戦争 Dai Tō-A Sensō)) adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945.

Sebelum melakukan ekspansi militernya ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Kekaisaran Jepang telah mempropagandakan apa yang telah kaum militeris Jepang nyatakan sebagai Dai-tō-a Kyōeiken (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere). Gagasan ’kemakmuran bersama’ ini dimaksudkan sebagai upaya meraih dukungan dari bangsa-bangsa Asia yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonialisme Barat. Melalui gagasan ini kaum militeris Jepang berharap bangkitnya negeri-negeri Asia untuk melawan tuan-tuan kulit putih mereka.

Bagi sebagian pemimpin nasionalis Asia gagasan semacam itu boleh jadi merupakan semacam inspirasi untuk membangkitkan sentimen nasionalisme anti-kolonial. Sampai batas tertentu, gagasan ’kemakmuran bersama’ ciptaan kaum militeris Jepang itu dapat digunakan oleh para pemimpin gerakan nasionalis di negeri-negeri Asia sebagai bagian dari upaya perjuangan melawan dominasi kolonialisme Barat. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila kedatangan balatentara Jepang ke negeri-negeri Asia pasca penyerangan pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Hawaii, Namun, gagasan ’kemakmuran bersama’ yang dibawa kaum militeris Jepang ke negeri-negeri Asia tidak berumur panjang. Fungsinya hanya terbatas pada keperluan untuk membangkitkan perlawanan rakyat Asia dalam rangka melawan dan membantu militer Jepang mengusir kolonialisme Barat. Segera setelah kaum kolonialis Barat hengkang dari negeri-negeri Asia, kaum militeris Jepang menggantikan kedudukan mereka sebagai kolonialis sejati.

Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik dimulai tanggal 7 Desember 1941 waktu setempat, ditandai dengan Jepang menyerbu Pangkalan Angkatan Laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai yang dianggap sebagai saingan yang kuat. Agresi militer yang dilakukan Jepang inilah sebagai tanda meletusnya Perang Dunia ke II di Asia Pasifik. Lima jam setelah penyerangan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starkenborg Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang dalam waktu singkat melakukan serbuan ke selatan yakni pada tanggal 8 Desember 1941 menyerbu lapangan terbang Clark Field dan lapangan Iba di Pulau Luzon Filipina. Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut Jepang melanjutkan menduduki P. Hainan, Hongkong, dan Bangkok. Hongkong merupakan pos terdepan bagi Inggris di Asia. Pada tanggal 10 Desember 1941 Jepang menduduki Pulau Luzon dan Bataan di Filipina dengan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Amerika yang dibantu sukarelawan Filipina. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1941 Jepang berhasil menduduki Birma (Myanmar) dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 1991 Jepang menduduki Davao di Filipina.

Untuk menghadapi serangan Jepang, tentara Sekutu membentuk komando ABDACOM (American, British Dutch Australian Command) yaitu gabungan dari pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang bermarkas di Lembang (dekat Bandung). Pasukan ini mulai beroperasi tanggal 15 Januari 1942 di bawah panglima besar Sir Archibald Wavell (Inggris). Di samping itu juga membentuk Front ABCD (American, British, Cina, Dutch) yaitu gabungan pasukan Amerika, Inggris, Cina dan Belanda. Adapun serangan-serangan Jepang semakin gencar dan menguasai beberapa daerah.Perang Dunia II di medan Asia-Pasifik diawali oleh Jepang dengan membom secara tiba-tiba terhadap pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbour di Pasifik tanggal 7 Desember 1941. Lima jam setelah penyerangan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starkenborg Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang dalam waktu singkat melakukan serbuan ke selatan yakni pada tanggal 8 Desember 1941 menyerbu lapangan terbang Clark Field dan lapangan Iba di Pulau Luzon Filipina. Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut Jepang melanjutkan menduduki P. Hainan, Hongkong, dan Bangkok. Hongkong merupakan pos terdepan bagi Inggris di Asia.

Pada tanggal 10 Desember 1941 Jepang menduduki Pulau Luzon dan Bataan di Filipina dengan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Amerika yang dibantu sukarelawan Filipina. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1941 Jepang berhasil menduduki Birma (Myanmar) dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 1991 Jepang menduduki Davao di Filipina. Untuk menghadapi serangan Jepang, tentara Sekutu membentuk komando ABDACOM (American, British Dutch Australian Command) yaitu gabungan dari pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang bermarkas di Lembang (dekat Bandung). Pasukan ini mulai beroperasi tanggal 15 Januari 1942 di bawah panglima besar Sir Archibald Wavell (Inggris). Di samping itu juga membentuk Front ABCD (American, British, Cina, Dutch) yaitu gabungan pasukan Amerika, Inggris, Cina dan Belanda. Adapun serangan-serangan Jepang semakin gencar dan menguasai beberapa daerah.

Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya (Malaysia).

Adapun serangan-serangan pasukan Jepang di Jawa diawali pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Kemudian tanggal 5 Maret kota Batavia (Jakarta) jatuh ke tangan tentara Jepang dan dilanjutkan menduduki Buitenzorg (Bogor). Jepang menyerang di Pulau Jawa karena dipandang sebagai basis kekuatan politik dan militer Belanda. Oleh karena itu, gerakan pasukan Jepang baik dari arah barat maupun dari timur ditujukan ke Pulau Jawa. Serangan-serangan Jepang dalam waktu singkat dapat menjatuhkan negara-negara imperialis di Cina daratan dan Asia Tenggara termasuk Belanda di Indonesia. Pasukan Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang (Jawa Barat) pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten dan di pihak Jepang diwakili Jenderal Hitosyi Imamura.

Dengan penandatanganan ini maka Perang Dunia II membawa akibat bagi bangsa Indonesia yaitu:

1. Akibat positif, yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,

2. Akibat negatif, yaitu Indonesia dijajah Jepang.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia walaupun tidak begitu lama akan tetapi mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Rakyat kekurangan pangan dan sandang serta mengalami penderitaan rokhaniah (moral).

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu:

1. Menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia.

2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur

Adapun berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pemerintahan

Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yakni dalam cengkeraman penjajah Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di Indonesia menegakkan pemerintahan militeryang diperintah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan “Saudara Tua” bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersamasama membentuk “Kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya (Dai Toa)”

b. Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi

c. Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi

pemerintah Jepang, misalnya dalam Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr.

Syamsuddin. Gerakan ini mempropagandakan peranan Jepang sebagai :

1) Cahaya Asia

2) Pelindung Asia

3) Pemimpin Asia

Di samping itu juga mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).

d. Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri.

e. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.

f. Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua. Oleh Jepang besi tua ini dilebur dijadikan alat-alat perang.

g. Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik maupun bank disita

Akan tetapi, tindakan-tindakan Jepang sama dengan Belanda yakni menjajah Indonesia. Jepang mulai menggantikan kedudukan-kedudukan Belanda di Indonesia. Partai-partai politik dibubarkan, surat-surat kabar dihentikan penerbitannya dan digantikan dengan koran Jepang-Indonesia. Dalam bidang politik pemerintahan, oleh Jepang dibentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada Syu (karesidenan). Pemerintahan daerah diaktifkan kembali untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang. Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang di Jawa guna mencegah terjadinya kekacauan. Mulai tanggal 5 Agustus 1942 berakhirlah pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) dipimpin oleh Kencho, Gun (Kawedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.

Pemerintah pendudukan Jepang ikut campur tangan terhadap pangreh praja, yang sebenarnya mereka berkuasa langsung terhadap rakyat akan tetapi selalu diawasi Jepang. Oleh karena itu rakyat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tindakan-tindakan Jepang tersebut maka rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Kekurangan bahan makanan mengakibatkan rakyat kekurangan gizi dan kelaparan. Penderitaan dan kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia terjadi di mana-mana. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa harus mengunakan pakaian yang terbuat dari karung goni sehingga banyak berjangkit penyakit kulit. Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan dalam bidang sosial ekonomi. Bentuk penyerahan padi secara paksa sangat menyengsarakan rakyat.

Akibat dari bentuk penyerahan wajib ini banyak terjadi kelaparan, meningkatnya angka kematian, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta keadaan sosial semakin memburuk. Angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Di Kudus angka kematian mencapai 45,0 perseribu (permil) dan di Purworejo mencapai 42,7 permil sedangkan di Wonosobo mencapai 53,7 permil. Jadi pada jaman pendudukan Jepang keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa khususnya dalam keadaan sangat menderita. Selain memeras sumber daya alam, pemerintah pendudukan Jepang juga memeras tenaga kerja manusia. Untuk menggerakan rakyat Indonesia guna membantu maka diadakanlah Romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang dikerahkan Jepang untuk membangun objek-objek vital, seperti membangun lapangan terbang, perbentengan-perbentengan, jalan rahasia dan terowongan menuju pusat pertahanan, kubu pertahanan, jalan kereta api dan lain-lain. Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkanlah kaum pria di desa-desa tanpa diketahui di mana mereka dipekerjakan. Banyak rakyat di Pulau Jawa dikirim ke luar Pulau Jawa seperti ke Irian, Maluku, Sulawesi bahkan ke luar negeri sebagai Romusha, misalnya ke Malaysia, Myanmar, dan Muang Thai.

2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia memengaruhi di berbagai bidang kehidupan, yakni di bidang politik, ekonomi, militer, sosial budaya.

a. Bidang Politik

Pada masa pendudukan Jepang kegiatan politik dilarang keras dengan adanya larangan berkumpul dan berserikat. Semua oraganisasi Pergerakan Nasional yang didirikan rakyat dibubarkan kecuali terhadap golongan Islam Nasionalis masih diberikan kelonggaran. Upaya Jepang dalam memperkuat kedudukannya di Indonesia selain merubah sistem pemerintahannya, yakni dengan sistem pemerintahan militer juga dengan mendekati kaum nasionalis Islam, kaum nasionalis sekuler maupun golonmgan pemuda. Terhadap golongan nasionalis Islam Jepang tetap mengijinkan berdirinya organisasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan oleh K.H. Mas Mansur dan kawan- kawan di Surabaya pada tahun 1937 pada jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Organisasi ini diijinkan tetap berdiri dengan permintaan agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Jepang juga melakukan pendekatan terhadap kaum nasionalis sekuler dengan melakukan kerja sama yakni membentuk Gerakan Tiga A. Nama gerakan ini dijabarkan dari semboyan Jepang pada waktu itu :”Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”.

Gerakan Tiga A ini dipimpin oleh Mr. Samsuddin, seorang tokoh Parindra Jawa Barat. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak efektif sehingga pada bulan Desember 1942 dibubarkan. Golongan pemuda juga mendapat perhatian pada zaman pendudukan Jepang. Sebab oleh Jepang, golongan ini masih dianggap belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat.

b. Bidang Ekonomi

Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.

Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” mempunyai dua tugas, yakni :

1) memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan

2) mengusahakan produksi barang- barang untuk kepentingan perang

Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang.

Beberapa tindakan Jepang dalam memeras sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :

1) Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat menderita kelaparan.

2) Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat tangkai senjata. Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Di samping itu erosi dapat mengurangi kesuburan tanah.

3) Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan pertanian dan kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan untuk perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman ini bermanfaat untuk kepentingan perang.

4) Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan untuk pertanian, yakni untuk membajak. Dengan dua tugas inilah maka serta kekayaan pulau Jawa menjadi korban dari sistem ekonomi perang pemerintah pendudukan Jepang.

Cara yang ditempuh untuk pengerahan tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi apabila tidak berhasil dengan cara paksa. Untuk menarik simpati penduduk, Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan panitia pengerah Romusha disebut Romukyokai. Di samping rakyat, bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi. Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan Romusha ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H. mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya perang Jepang.

Akibat dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis, banyak pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Coba bandingkan dengan rodi pada jaman penjajahan Belanda! Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan kecemasan.

c. Bidang Militer

Perang Asia Pasifik sudah meluas di Asia Tenggara dan Asia Timur serta Pasifik. Untuk keperluan tersebut Jepang memerlukan bantuan tenaga dari bangsa Indonesia. Untuk itu dibentuklah organisasi-organisasi militer maupun semi militer berikut ini.

1) Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk secara resmi tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas pemuda usia 14-22 tahun. Mereka dilatih militer untuk mempertahankan diri maupun penyerangan. Tujuan pembentukan Seinendan yang sebenarnya adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat pasukannya dalam Perang Asia Pasifik.

2) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda usia 23 – 25 tahun. Tugas Keibodan adalah sebagai pembantu polisi dalam yang bertugas antara lain menjaga lalu lintas, pengamanan desa, sebagai mata-mata, dan lain-lain. Jadi keibodan ini selain untuk memperkuat kewaspadaan dan disiplin masyarakat juga untuk politik pecah belah. Keibodan mendapat pengawasan ketat dari tentara Jepang karena untuk menghindari pengaruh dari kaum nasionalis dalam badan ini. Di seluruh pelosok tanah air sudah dibentuk Keibodan walaupun namanya berbeda, antara lain di Sumatera disebut Bogodan sedangkan di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukudan.

3) Fujinkai (Barisan Wanita)

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang.

4) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan senjata lain-lain. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang. Prajurit Heiho juga dikirim ke luar negeri untuk menghadapi pasukan Sekutu antara lain ke Malaya (Malaysia), Birma (Myanmar), dan Kepulauan Salomon.

5) Syuisyintai (Barisan Pelopor)

Syuisyintai diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Syuisyintai ini dipimpin oleh Ir. Soekarno yang dibantu oleh Oto Iskandardinata, R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Barisan pelopor memiliki kekuatan satu batalyon di tiap kota atau kabupaten, menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk gerakan perlawanan rakyat. Latihan-latihannya ditekankan pada semangat kemiliteran.

6) Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)

Jawa Hokokai diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pimpinan tertinggi dipegang oleh Guneseikan (Kepala / pemerintahan militer yang dijabat kepala staf tentara). Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. Tugas Jawa Hokokai adalah menggerakkan rakyat guna mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian rakyat.

7) PETA (Pembela Tanah Air)

PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul Gotot Mangkupraja kepada Letjend. Kumakici Harada (Panglima Tentara ke-16). PETA di Sumatera dikenal dengan Gyugun. Pembentukan PETA ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. PETA bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. PETA merupakan tentara garis kedua. Di Jawa dibentuk 50 batalion PETA. Jabatan komando batalion dipegang oleh orang Indonesia tetapi setiap komandan ada pelatih dan penasihat Jepang. Tokoh-tokoh PETA yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani. Pergerakan massa rakyat dalam organisasi-organisasi di atas telah mendorong rakyat memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman terhadap kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya nasionalisme.

d. Bidang Sosial Budaya

Pada jaman pendudukan Jepang media massa diawasi dengan ketat. Surat kabar, radio, maupun majalah terbit tanpa izin istimewa akan tetapi selalu diawasi oleh badan-badan sensor. Walaupun demikian surat kabar dan radio ikut berfungsi menyebarluaskan perkembangan bahasa Indonesia. Lenyapnya bahasa Belanda dari pergaulan sehari- hari memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia. Larangan pemakaian bahasa Belanda di semua papan- papan iklan maupun papan nama dan diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Pertumbuhan bahasa Indonesia yang tak dapat dibendung mengakibatkan mau tak mau Jepang mengabulkan keinginan bangsa Indonesia untuk mengangkat bahasa melalui pelaksanaan Sumpah Pemuda tahun 1928.

3. Bentuk-Bentuk Perlawanan Rakyat dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia

Pada masa pendudukan Jepang, para pemimpin perjuangan bangsa Indonesia bersikap hati-hati. Hal ini dikarenakan pemerintah pendudukan Jepang sangat kejam, menyiksa bahkan membunuh terhadap siapa saja yang terang-terangan menentang Jepang.

Semua organisasi kebangsaan yang telah ada sejak penjajahan Belanda dibubarkan. Para pemimpin pergerakan kebangsaan selalu dicurigai dan diawasi dengan ketat. Hal tersebut disebabkan karena sebelum Jepang masuk ke Indonesia telah mengirimkan mata-mata sehingga memiliki data yang lengkap keadaan politik di Indonesia. Menghadapi keadaan yang serba sulit maka para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Mereka tidak kehilangan semangat perjuangan. Dengan taktik kooperasi para pemimpin dapat membela nasib rakyat dan memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah Jepang untuk kepentingan nasional. Namun ada pula yang mengadakan gerakan bawah tanah atau ilegal maupun dengan perlawanan bersenjata. Semua itu adalah mempunyai cita-cita yang sama yakni mewujudkan Indonesia merdeka. Adapun bentuk perlawanan terhadap Jepang adalah sebagai berikut :

a) Perjuangan Melalui Organisasi Buatan Jepang

1) Memanfaatkan Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat

Pada zaman pendudukan Jepang semua partai politik dibubarkan. Untuk mempropagandakan politik Hakko Ichiu, Jepang membentuk Gerakan 3A (Gerakan Tiga A) yang dipimpin Mr. Syamsudin. Organisasi ini dibubarkan karena tidak mendapat simpati rakyat dan kemudian dibentuklah PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpin PUTERA yang dikenal dengan Empat Serangkai adalah Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur.

Tujuan Jepang membentuk PUTERA adalah agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang. Namun oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang serta untuk menggembleng mental dan semangat nasionalisme, cinta tanah air , anti kolonialisme dan imperialisme. Dengan demikian PUTERA ini ibarat tombak bermata dua. Organisasi PUTERA mendapat sambutan di kalangan rakyat dan melalui organisasi ini mental bangsa Indonesia disiapkan untuk menuju bangsa yang merdeka. Jepang memandang bahwa PUTERA lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia maka pada bulan April 1944, PUTERA oleh Jepang dibubarkan

2) Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)

Setelah PUTERA dibubarkan maka dibentuklah Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa). Salah satu bagian Jawa Hokokai adalah Syuisyintai (Barisan Pelopor) yang dipimpin Ir. Soekarno dengan pemimpin Harian atau Kepala Sekretariatnya adalah Sudiro. Beberapa tokoh nasionalis lainnya sebagai anggota pengurus antara lain Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sukardjo Wiryopranoto, Oto Iskandardinata dan lain-lain. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda melalui pidato-pidatonya.

3) Memanfaatkan Chuo Sangi In (Badan Penasihat Pusat)

Badan ini dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Jenderal Hideki Tojo (Perdana Menteri Jepang). Ketuanya Ir. Soekarno, anggotanya berjumlah 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia. Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia). Oleh para pemimpin Indonesia melalui Chuo Sangi In dimanfaatkan untuk menggembleng kedisiplinan. Salah satu saran Chuo Sangi In kepada Seiko Shikikan adalah agar dibentuknya Barisan Pelopor untuk mempersatukan seluruh penduduk agar secara bersama menggiatkan usaha mencapai kemenangan.

b) Perjuangan Melalui Organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) merupakan perkumpulan dari organisasi- organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya pada masa pemerintah Hindia Belanda. Pemrakarsa berdirinya organisasi ini adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Wahab Hasbullah, Wondoamiseno, dan lain- lain. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada masa penyerbuan balatentara Jepang ke Indonesia, organisasi MIAI melakukan kegiatan-kegiatan terutama dalam bidang agama, meskipun pada tahun-tahun terakhir menjelang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, perhatiannya ke bidang politik cukup besar. Hal ini dapt dilihat dari programnya yang berupaya mempersatukan organisasi-organisasi Islam untuk bekerja sama serta memperkokoh persaudaraan umat Islam di Indonesia dan di luar negeri. Untuk memperkuat kerja sama umat Islam tersebut maka MIAI mengadakan kongres yang berlangsung sampai tiga kali.

Kegiatan MIAI yang sangat menonjol adalah membentuk baitul mal (Lembaga Perbendaharaan Negara) pusat. Setelah penyerbuannya pada tahun 1942, Jepang merasa membutuhkan hidupnya organisasi MIAI. Oleh karena itu Jepang masih memberi hak hidup terhadap MIAI dalam melakukan kegiatannya. Walaupun Jepang masih memberi hak hidup akan tetapi MIAI tidak dapat diharapkan bahkan dianggap sebagai kendala terhadap keinginan Jepang. Hal ini dikarenakan MIAI dibentuk atas inisiatif kaum muslimin dan perhatiannya banyak tertuju pada masalah politik dan akan menolak segala bentuk kolonisasi. Karena organisasi ini dianggap kurang memuaskan Jepang maka pada bulan Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang diganti organisasi baru yakni Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943.

c) Perjuangan Melalui Gerakan Bawah Tanah

Selain melalui taktik kerja sama dengan Jepang, para pejuang melakukan perjuangan secara rahasia (gerakan bawah tanah) atau ilegal. Beberapa contoh perjuangan bawah tanah antara lain sebagai berikut :

1. Gerakan Kelompok Sutan Syahrir

Kelompok ini merupakan pendukung demokrasi parlementer model Eropa barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Pengikut dari kelompok ini terutama para pelajar dari kota Jakarta, Surabaya, Cirebon, Garut, Semarang dan lain-lain. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan ”bawah tanah”.

2. Gerakan Kelompok Amir Syarifuddin

Menjelang kedatangan Jepang di Indonesia, Amir Syarifuddin berhubungan erat dengan P.J.A. Idenburg (pimpinan departemen pendidikan Hindia Belanda). Melalui Dr. Charles Van der Plas, P.J.A. Idenburg membantu uang sebesar 25.000 gulden kepada Amir Syarifuddin guna mengorganisir gerakan bawah tanah melawan Jepang. Oleh karena itu kelompok ini anti fasis dan menolak kerja sama dengan Jepang. Karena sangat keras dalam mengkritik Jepang maka Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang pada tahun 1944. Atas bantuan Ir. Soekarno, hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup akan tetapi setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka, ia terbebas dari hukuman.

3. Golongan Persatuan Mahasiswa

Golongan ini sebagian besar berasal dari mahasiswa Ika Daigaku (Sekolah Kedokteran) di Jalan Prapatan 10 dan yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPI) di Cikini Raya 71. Di antara tokoh BAPERPI yang terkenal adalah Supeno (Ketua), Burhanuddin Harahap, dan Kusnandar. Sejumlah tokoh-tokoh mahasiswa/pelajar yang terkenal antara lain Djohar Noer, Sayoko, Syarif Thayeb, Darwis, Eri Sadewo, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadio Sastrosatomo, Wahidin Nasution, dan Tadjuludin. Kelompok Persatuan Mahasiswa ini anti Jepang dan sangat dekat dengan jalan pikiran Sutan Syahrir.

4. Kelompok Sukarni

Kelompok ini sangat berperan di sekitar proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam kelompok Sukarni antara lain Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Chaerul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo

5. Kelompok Pemuda Menteng 31

Kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang (Sendenbu). Tokoh-tokoh terkenal dari kelompok ini antara lain Sukarni, Chaerul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo, Khalid Rasjidi dan Djamhari. Kelompok ini bermarkas di gedung Menteng 31 Jakarta. Secara resmi pendirian asrama ini dibiayai Jepang dengan maksud menggembleng para pemuda untuk menjadi alat mereka. Akan tetapi tempat ini oleh pemuda dimanfaatkan secara diam-diam untuk menggerakkan semangat nasionalisme.

6. Golongan Kaigun

Kelompok ini anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang. Mereka selalu menggalang dan membina kemerdekaan dengan berhubungan kepada tokoh-tokoh Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Kelompok ini mendirikan asrama Indonesia Merdeka di jalan Bungur Besar No. 56 Jakarta. Asrama ini didirikan atas inisiatif dan bantuan kepala perwakilan Kaigun di Jakarta, Laksamana Muda Maeda pada bulan Oktober 1944.

Dengan demikian kelompok ini merupakan kelompok yang paling akhir terbentuk. Sebagai pengurus asrama oleh Maeda ditunjuklah Mr. Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo sebagai ketua dibantu tokoh-tokoh muda Wikana. Di dalam asrama ini mendapat pendidikan politik dari tokoh-tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri, Latuharhary, R.P. Singgih, Ratu Langie, Maramis, dan Buntaran. Kelompok ini menjalin kerja sama dengan kelompok bawah tanah yang lain tetapi dengan hati-hati agar tidak dicurigai Jepang. Walaupun para pejuang terbagi dalam kelompok-kelompok di atas dan menggunakan strategi perjuangan yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki kesamaan tujuan yakni mencapai kemerdekaan Indonesia.

Gerakan-gerakan di atas dalam mencapai tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Menjalin komunikasi dan memelihara semangat nasionalisme.

2) Menyiapkan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan.

3) Mempropagandakan kesiapan untuk merdeka.

4) Memantau perkembangan Perang Pasifik.

Pupuu

Halaman

Senin, 10 September 2012

Selasa, 28 Agustus 2012

PD II Asia Fasifik

Minggu, 20 Mei 2012

Rangkuman KUBUS dan BALOK